Mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Tapi sayangnya masih saja ada anak-anak yang tidak bisa mengakses sekolah karena beragam alasan; jaraknya yang jauh dari tempat tinggal, tak ada biaya atau harus membantu orangtua mencari uang. Selain itu kurikulum yang diajarkan di sekolah belum sejalan dengan realitas yang hadapi para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran alternatif pendidikan mencoba menjawab persoalan-persoalan ini. Di Ruang Publik Edisi Indonesia Baik kita akan mendengarkan cerita tentang karya sekolah-sekolah alternatif. Mereka membantu anak-anak ini memiliki bekal saat mereka dewasa. Seperti apa suka duka yang mereka alami? Apa tantangan dan kendala yang dihadapi sekolah-sekolah alternatif ini? Kita berbincang bersama Inisiator Sekolah Pagesangan, Diah Widuretno dan Pembina Sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJA), Agus Supriyanto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Perempuan disebut punya peran penting dalam transisi energi. Mengapa? Karena perempuan menjadi penyedia utama kebutuhan energi dalam rumah tangga dan pencari sumber energi alternatif ketika ketiadaan energi terjadi. Namun sayangnya sejauh ini peran perempuan masih sebatas sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan keseharian atau ranah domestik. Pelibatan perempuan dalam tata kelola energi masih minim. Mengapa? Seperti apa bentuk pelibatan bermakna perempuan dalam mendorong transisi energi terbarukan? Kita bincangkan soal ini bersama Chief Development Officer dan Co-founder Bincang Energi, Mada Sophianingrum dan Rinna S. Sijabat, Founder Women in Energy Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Draft Revisi Undang-Undang Penyiaran yang beredar di masyarakat menuai kritikan. Sejumlah pasal dalam beleid tersebut dinilai bisa membahayakan kebebasan pers dan tumpang tindih dengan Undang-Undang Pers. Pasal yang dimaksud misalnya yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Selain itu, ada juga pasal yang menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) boleh menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Padahal, selama ini sengketa jurnalistik ditangani oleh Dewan Pers. Apa dampaknya bagi masyarakat bila pasal-pasal kontroversial di RUU Penyiaran ini tetap dipertahankan? Kita akan berbincang soal ini bersama Anastasya Andriarti, Pengurus Nasional Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Muhamad Heychael, Peneliti Pusat Studi Media dan Komunikasi Remotivi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Penyakit diabetes terutama tipe 2 tidak lagi didominasi orang-orang berusia lanjut. Seperti unggahan yang tengah ramai dibahas di media sosial, ada cerita soal anak-anak muda usia 20an tahun yang sudah kena diabetes. Hal ini juga dikuatkan dari usia minimum yang masuk dalam laporan International Diabetes Federation (IDF). Berdasarkan laporan IDF yang dirilis tahun 2021, prevalensi diabetes di Indonesia pada usia antara 20-79 tahun adalah 10,6%. Namun, perhatian dan kewaspadaan masyarakat ataupun tenaga kesehatan dalam mendeteksi diabetes tipe 2 usia muda dianggap masih kurang. Padahal, dari hasil riset ditemukan diabetes tipe ini pada usia muda bersifat lebih progresif dan menyebabkan komplikasi kronik lebih dini serta dapat menurunkan produktivitas. Seperti apa upaya untuk meningkatkan kesadaran anak muda akan Diabetes dan dampaknya bagi tubuh di masa depan? Kita bincangkan di Ruang Publik KBR bersama komunitas Sobat Diabet, Event Team Coordinator Via dan Educator and Content Writer Coordinator. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah mewajibkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memiliki sertifikat halal per Oktober 2024. Pemerintah mengklaim sertifikat halal ini ini untuk melindungi dan meningkatkan kepercayaan konsumen pada kualitas suatu produk. Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), per Maret 2024, sudah ada 2 juta UMKM yang mendaftar sertifikasi halal pada tahun 2024. Namun, Kementerian Koperasi dan UMKM belum lama ini meminta aturan wajib sertifikasi halal UMKM diundur. Alasannya agar pelaku UMKM lokal tidak terjerat hukum. Tapi Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah menegaskan regulasi wajib sertifikasi halal UMKM ini tidak akan ditunda. Mengapa sertifikasi halal pada UMKM ini perlu? Apa manfaat sertifikat halal ini bagi perekonomian nasional dan pendapatan UMKM? Ruang Publik KBR pagi ini kita akan berbincang dengan tiga narasumber. Ada Chuzaemi Abibin, Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) RI. Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Dan Eddy Misero, Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tantrum merupakan bagian dari perkembangan emonisional normal pada anak. Tapi ini bisa berkembang menjadi abnormal bila tidak diatasi dengan tepat. Karena itu penting bagi orangtua untuk memahami penyebab anak tantrum sehingga bisa mengambil tindakan yang tepat. Lama dan frekuensi tantrum pada anak akan berkurang seiring bertambahnya usia anak. Di Ruang Publik KBR pagi ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih mendalam tentang apa penyebab tantrum pada anak dan cara mengatasinya, bersama Dokter I Gusti Ayu Trisna Windiani, Dokter Spesialis Anak Konsultan - Anggota Unit Kerja Koordinasi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ribuan anak menjadi korban judi online. Temuan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) soal anak yang terlibat judi online ini cukup mengagetkan. PGSI melakukan survei terhadap siswa di tingkatan sekolah dasar hingga menengah atas di Kabupaten Demak. Hasilnya, ada dua ribu anak jadi korban judi online. Dan parahnya lagi, anak korban judi online ini bisa terjerumus melakukan tindakan kriminal. Di awal tahun 2024, seorang pelajar di Cianjur diduga merampok dan menodongkan senjata ke kasir minimarket. Uangnya diduga untuk membayar utang judi online. Tahun 2023 juga ada kasus pembegalan yang diduga dilakukan dua remaja di Surabaya yang kecanduan judi online. Kondisi ini menuntut gerak cepat berbagai pihak untuk mengatasinya. Presiden Jokowipun sudah memerintahkan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk memberantas judi online. Menanti langkah pemerintah, dari sisi keluarga dan masyarakat, apa upaya yang bisa dilakukan untuk sejak dini mencegah anak terlibat judi online? Bila sudah kecanduan, apa yang harus dilakukan? Di Ruang Publik hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang khawatir akan masalah ini dan turut mendampingi anak-anak yang kecanduan judi online. Ada dr. Kurniawan Satria Denta, Direktur Utama dan Owner Klinik KiDi Pejaten. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sebanyak 17 bandara internasional di Indonesia diubah statusnya menjadi bandara domestik. Kini tersisa 17 bandara yang berstatus internasional di Indonesia, dari jumlah semula 34 bandara. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menyebut penurunan status belasan bandara ini ditujukan untuk dapat mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi Covid 19. Sebelum perubahan status bandara ini, berbagai keluhan soal mahalnya harga tiket pesawat untuk perjalanan domestik ramai disuarakan berbagai pihak. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, di akhir tahun lalu mengatakan penyebab mahalnya harga tiket pesawat karena jumlah pesawat yang beroperasi setelah pandemi berkurang hampir setengahnya. Ini menyebabkan minimnya ketersediaan kursi dan berkurangnya jumlah penerbangan. Seperti apa penurunan status bandara ini bisa mendorong kebangkitan penerbangan nasional? Apa dampak penurunan status ini terhadap para konsumen dan di daerah lokasi bandara tersebut? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama: Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI ) Alvin Lie dan Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO), Pauline Suharno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Prilaku koruptif disebut masih mewarnai dunia pendidikan di tanah air. Ini dilakukan dalam berbagai bentuk baik oleh peserta didik maupun pendidik. Ini tercermin dari Indeks Integritas Pendidikan Indonesia (IIPI) 2023 yang dikeluarkan KPK. Nilai IIPK 2023 adalah 73,7 atau berada di level dua. Nilai tersebut menurut KPK tergolong cukup rendah. Praktik korupsi di dunia pendidikan ini tentu berdampak luas termasuk pada peserta didik. Padahal masih ada berbagai persoalan lain, seperti kekerasan di lingkungan sekolah, pemerataan akses peserta didik terhadap sekolah, pemerataan sarana dan prasarana serta pengajar, kesejahteraan guru dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Berbagai persoalan ini saling memengaruhi dan harus diurai untuk mendapatkan solusi yang tepat. Bagaimana caranya? Seperti apa peran peta jalan pendidikan Indonesia yang sedang disusun dalam mengatasi berbagai persoalan ini? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber: Kordinator Program dan Advokasi Seknas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ari Hardi dan Sumardiansyah Perdana Kusuma, Wakil Sekjen PB Persatuan Guru Republik Indonesi (PGRI) sekaligus Ketua Dewan Eksekutif APKS PB PGRI. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Paslon nomor urut 2 ini menang dominan 58 persen di Pilpres 2024, meski Prabowo dipersoalkan karena punya rekam jejak hitam soal pelanggaran HAM. Prabowo diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis dan mahasiswa pada 1997-1998, saat menjabat sebagai Danjen Kopassus. Buntut dari kasus itu, ia diberhentikan dari militer. Penculikan aktivis adalah satu dari 12 kasus HAM berat yang hingga kini belum tuntas. Kasus-kasus lain, di antaranya, tragedi ‘65, kerusuhan ‘97/98, kasus Talangsari, hingga Wasior-Wamena. Banyak dari kasus tersebut diduga melibatkan militer. Lantas bakal seperti nasib penuntasan kasus-kasus tersebut di tangan Prabowo-Gibran? Kita akan bahas di Ruang Publik KBR kali ini, bersama Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Petrus Hariyanto, korban penculikan ‘98, yang juga mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus pornografi anak secara online di Indonesia makin mengkhawatirkan. Data dari National Center for Missing and Exploited Children menyebutkan konten pornografi anak di Indonesia mencapai 5.5 juta kasus selama empat tahun terakhir. Ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat di dunia dan nomor dua di negara ASEAN dalam kasus pornografi anak. Tapi data ini dipercaya lebih tinggi di lapangan karena masih banyak korban yang belum melapor. Langkah mendesak dan menyeluruh diperlukan untuk menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah pun berencana membuat Satgas Pornografi Anak yang melibatkan 11 lembaga negara. Seperti apa peran dan fungsi yang harus dilakukan agar Satgas Pornografi Anak ini bisa bekerja maksimal? Di Ruang Publik KBR, kita bincangkan hal ini bersama Ketua Yayasan Kepedulian untuk Anak Surakarta (Kakak) Shoim Sahriyati dan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Baru-baru ini publik digegerkan dengan temuan ada gula tambahan di produk makanan bayi dari salah satu perusahaan makanan ternama, Nestle. Temuan itu merupakan hasil investigasi LSM asal Swiss, Public Eye bersama International Food Baby Action Network (IBFAN). Nestle dituding menerapkan standar kadar gula yang berbeda dalam produk-produk yang dipasarkan di berbagai negara. Produk makanan bayi yang dijual di negara miskin dan berkembang, termasuk di Indonesia, mengandung kadar gula yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang dijual di Eropa. Untuk produk diinvestigasi di Indonesia, adalah susu bubuk untuk anak. Padahal, sudah banyak riset ilmiah yang menyebutkan, konsumsi gula berlebih berdampak buruk bagi kesehatan bayi dan anak. Di antaranya bisa menyebabkan obesitas, diabetes, hingga penyakit jantung. Seperti apa temuan dalam riset tersebut? Langkah apa yang harus diambil pemerintah terkait temuan ini? Kita akan bahas di Ruang Publik KBR kali ini, bersama Diah S. Saminarsih, CEO & Founder CISDI, sebuah lembaga yang berfokus pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan dan Fitria Rosatriani, Wakil Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus HIV pada anak usia 1-14 tahun mencapai 14 ribuan kasus pada 2023, berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Tiap tahun, diperkirakan ada penambahan sekitar 700-1000 kasus HIV pada anak. Data ini menunjukkan masih banyak PR terkait target eliminasi HIV/AIDS 2030. Di sisi lain, ada kehidupan anak-anak dengan HIV/AIDS yang harus dijamin. Mereka tentunya punya hak yang sama dengan anak-anak lain, berhak tumbuh, dan hidup layak tanpa diskriminasi. Namun, realita kadang masih jauh dari harapan. Banyak anak dengan HIV yang masih terkungkung stigma dari lingkungan bahkan tak jarang dari keluarga. Hal ini memunculkan diskriminasi dan menghambat pemenuhan hak mereka, termasuk dalam mengakses layanan kesehatan. Padahal, anak dengan HIV harus rutin mengkonsumsi ARV. Di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik kali ini, kita akan bersua dengan sosok-sosok yang gelisah dengan stigma dan diskriminasi yang masih melingkupi orang dengan HIV/AIDS, termasuk anak. Kegelisahan itu mereka ubah menjadi gerakan dan solidaritas untuk mewujudkan kehidupan lebih baik bagi orang dengan HIV/AIDS. Seperti apa cerita mereka? Kita akan berbicang dengan Ketua Yayasan Lentera yang berada di Solo, Yunus Prasetyo dan Founder dan Managing Director Komunitas Dokter Tanpa Stigma, Dokter Sandra Suryadana. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan etnik. Pada awal April 2024, populasi Indonesia tercatat sebanyak lebih dari 279 juta jiwa. Kondisi keberagaman Indonesia juga membuat Indonesia mempunyai potensi konflik yang sangat tinggi. Salah satunya adalah konflik antar umat beragama. Indonesia memiliki 6 (enam) agama dengan penganut mayoritas, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Hal yang masih menjadi persoalan dan menimbulkan konflik antar umat beragama adalah konflik pendirian rumah ibadat. Pendirian rumah ibadat memiliki syarat yang diatur dalam PBM 2006. Namun, apakah peraturan tersebut sudah tepat laksana di masyarakat? Seperti apa potret persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia khususnya hal mendirikan rumah ibadat?Kita bincangkan hal ini bersama narasumber yang telah bergabung di Ruang Publik KBR: Adinda Tenriangke Muchtar - Direktur The Indonesian Institute (TII) dan Tantowi Anwari - Advocacy Manager SEJUK *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Perang Iran dan Israel menambah deretan konflik geopolitik yang berdampak pada harga minyak dunia. Bagi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dan produk minyak (BBM), efeknya sangat signifikan. Masyarakat pasti resah kalau ada isu kenaikan harga BBM, karena otomatis bakal mengerek harga-harga lain. Selama bertahun-tahun pemerintah mengerem dampak ini dengan skema subsidi. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk 2024, subsidi BBM dan elpiji diperkirakan meningkat menjadi Rp113,3 triliun dan listrik sebesar Rp73,6 triliun. Subsidi yang terus naik itu menunjukkan makin mendesaknya pemakaian energi terbarukan. Di sisi lain, solusi untuk mengurangi ketergantungan pada BBM juga mesti dipercepat. Salah satunya dengan memperluas penggunaan kendaraan listrik. Pemerintah telah meluncurkan program subsidi pembelian kendaraan listrik sejak 2023. Program ini juga diklaim sebagai upaya mendorong capaian emisi nol bersih (NZE) di 2060. Seperti apa evaluasi program subsidi kendaraan listrik ini? Di Ruang Publik KBR pagi ini, kita akan berbincang dengan Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Saudara, sebagai Wajib Pajak pasti sering mendengar tentang Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan. Ini merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. kita akan berbincang tentang perpajakan, di mana bulan April ini merupakan batas pelaporan SPT Tahunan Badan, setelah dibulan Maret kemarin kita sebagai orang pribadi sudah menjalankan kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi. Nah, terkait dengan SPT Tahunan Badan beberapa kali kita pernah mendengar mengenai PT Perseorangan. Seperti apakah kewajiban perpajakan bagi PT Perseorangan ini? Apakah termasuk kedalam Orang Pribadi seperti namanya perseorangan atau harus membuat SPT Tahunan Badan karena ada istilah PT didalamnya? Kita bincangkan hal ini bersama narasumber yang telah bergabung di Ruang Publik KBR: Bima Pradana Putra - Penyuluh Pajak Ahli Muda dan Muhammad Iqbal Rahadian Saefudin - Penyuluh Pajak Ahli Pertama, dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) – Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Momen mudik Lebaran 2024 sudah terlewati. Di musim mudik tahun ini, angka kecelakaan lalu lintas diklaim turun 8 persen dibanding tahun lalu. Data dari Kepolisian mencatat kasus kecelakaan selama arus mudik dan arus balik 2024 mencapai 2.900 kejadian, dengan jumlah korban tewas 429 orang. Ada beberapa peristiwa yang jadi sorotan, misalnya, kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek KM 58 yang menewaskan 12 orang, dan juga kemacetan yang cukup panjang di Pelabuhan Merak Bagaimana evaluasi manajemen mudik Lebaran tahun ini? Apa saja perbaikan yang mesti disiapkan untuk menghadapi musim mudik berikutnya? Di Ruang Publik KBR pagi ini, kita akan berbincang dengan Ilham Malik Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Bidang Kajian Kebijakan Transportasi yang juga Asst. Prof di Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dan Rio Octaviano, Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Anak rentan terkena alergi. Ini disebabkan paparan sistem kekebalan tubuh mereka terbatas dan masih dalam tahap perkembangan. Alergi pada anak merupakan suatu kondisi dimana sistem imun tubuh anak bereaksi terhadap suatu zat pemicu atau alergen seperti makanan, iritan, dan obat-obatan. Gejala yang ditimbulkan bervariasi dari yang ringan hingga berat. Alergi pada anak tidak hanya memengaruhi kondisi fisiknya tapi juga bisa berdampak pada kondisi psikologis anak dan orangtua. Karena itu penting bagi orangtua untuk mengetahui gejala dan penanganan awal alergi pada anak serta dampaknya baik secara fisik maupun psikologis. Di Ruang Publik KBR pagi ini kita akan dengarkan penjelasan Anna Surti Ariani, Psikolog Keluarga dan Anak dari Lembaga Psikolog Terapan UI (LPTUI) dan Dokter Anang Endaryanto, SpA(K), MARS, Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak FK-Unair. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sachet dan pouch merupakan jenis kemasan plastik yang cukup banyak digunakan di Indonesia. Biasanya dua jenis kemasan ini digunakan pada barang-barang konsumen yang bergerak cepat atau fast-moving consumer goods (FMCG), seperti makanan dan minuman kemasan, deterjen, cairan pembersih, hingga shampo. Hasil laporan yang dirilis Dietplastik Indonesia dan Daya Makara Universitas Indonesia menunjukkan dua kemasan berbahan plastik ini berkontribusi dalam meningkatkan jumlah sampah plastik sekali pakai di Indonesia. Rata-rata satu orang di Indonesia dapat mengkonsumsi 4 kg sampah sachet per tahun. Jika konsumsi masyarakat terhadap produk kemasan sachet dan pouch tidak diintervensi, total sampah yang dihasilkan bisa mencapai 1,1 juta ton pada 2030. Bagaimana dampak dari sampah kemasan sachet dan pouch terhadap lingkungan? Apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah ini? Di Ruang Publik KBR pagi ini kita akan berbincang dengan Zakiyus Shadicky Sipisang, Senior Research Lead Dietplastik Indonesia dan Bisuk Abraham Sisungkunon, Head of Sustainable Development Research Cluster, Daya Makara UI (DMUI). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kenaikan harga beras mestinya dijadikan momentum untuk menggenjot diversifikasi pangan. Apalagi Indonesia sebenarnya kaya dengan beragam sumber karbohidrat dan kacang-kacangan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan, Indonesia punya setidaknya 100 jenis karbohidrat, 100 kacang-kacangan, 450 buah dan 250 sayuran dan jamur. Tapi sayangnya belum diketahui secara pasti seperti apa kondisi pangan lokal ini baik produksi dan konsumsinya di komunitas. Inilah yang jadi alasan hadirnya website https://nusantarafoodbiodiversity.org/. Situs ini digagas sejumlah kelompok masyarakat sipil termasuk komunitas lokal sebagai upaya pendokumentasian pangan lokal yang melibatkan publik. Mengapa penting website ini ada? Seperti apa partisipasi yang bisa dilakukan publik untuk mendukung website ini? Di Ruang Publik edisi Indonesia Baik pagi ini kita akan berbincang dengan Local Champion Koalisi Pangan BAIK Desa Tapobali Amborsia Era Tobil dan Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id