Pengelolaan sampah masih menjadi persoalan yang belum tuntas di Indonesia. Pengetahuan untuk memilah sampah dari rumah juga masih sangat minim. Akibatnya, sampah menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total timbulan sampah di 2024 mencapai hampir 33 juta ton per tahun. Dari total timbulan sampah, sebanyak 40% sampah tidak dikelola yang sebagian besar berasal dari rumah tangga.Di sisi lain, masa libur lebaran dapat menambah jumlah sampah. Selain kumpul keluarga, momen lebaran sering menjadi momen bagi masyarakat untuk membeli baju baru, kebutuhan baru, hingga membeli bingkisan makanan untuk silaturahmi. Akibatnya, barang-barang lama yang tidak terpakai jadi terbuang.Padahal sampah yang tidak terpakai masih bisa kita kelola. Cara lainnya, kita bisa memanfaatkan platform donasi sampah untuk menyebarkan Berkah di Bulan Ramadan. Kemana kita bisa mendonasikan barang yang sudah tidak terpakai? Dan bagaimana cara mengelolanya?Kita akan bincangkan hal ini bersama Aisyah Winna Putri, Founder Komunitas Bersi Bersi Lemari dan Fajar Ar Mansyur, CEO Donasi Sampahmu.id.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tunjangan Hari Raya (THR) kerap kali menjadi hal yang ditunggu-tunggu di masa lebaran. Biasanya masyarakat suka memanfaatkan THR untuk berzakat, membeli keperluan lebaran, hingga berinvestasi.Meski begitu, kondisi ekonomi Indonesia dan global tidak begitu baik. Harga cabai sedang naik dan IHSG sempat anjlok. Belum lagi situasi politik Indonesia yang buruk juga turut memengaruhi situasi ekonomi saat ini.Bagaimana mengelola keuangan dan THR di saat ekonomi masih tidak stabil? Apakah masih bisa mengalokasikan THR untuk berinvestasi? Dan bagaimana mengatur supaya keuangan kita masih aman bahkan setelah lebaran selesai?Kita akan bincangkan hal ini bersama Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan Rista Zwestika CFP WMI, Perencana Keuangan.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Gelombang penolakan terhadap revisi UU TNI masih santer meski sudah diketok DPR menjadi undang-undang. Unjuk rasa bahkan kian meluas ke berbagai daerah seperti Majalengka, Bandung, Yogyakarta, Palangkaraya, Balikpapan, Semarang, Lumajang, Makassar, hingga NTT. Tuntutan utamanya agar pengesahan RUU TNI dibatalkan.Suara penolakan tak hanya lantang di jalanan, tetapi juga diupayakan lewat jalur hukum. Sembilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) mengajukan permohonan uji formil terhadap revisi UU TNI Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada 21 Maret 2025, selang satu hari pasca-DPR meloloskan UU TNI di sidang paripurna.Para penggugat mengajukan uji formil karena UU TNI dinilai tidak transparan. Ini tercermin dari minimnya partisipasi publik hingga sulitnya masyarakat mengakses draf RUU TNI.Bagaimana peluang menang gugatan ke MK? Apakah UU TNI masih mungkin dibatalkan?Kita bincangkan bersama Pakar Pertahanan Keamanan Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence, Teuku Rezasyah, Ph.D, Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Asfinawati, dan Kuasa Hukum Para Pemohon sekaligus mahasiswa FHUI, Abu Rizal Biladina.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Hasil laga kontra Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam, (25/3) sangat memengaruhi langkah timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Tersisa dua pertandingan yang tak kalah berat, yakni melawan China dan Jepang, yang sudah dipastikan lolos ke putaran final. Bagaimana peluang skuad Garuda ke depan? Seperti apa performa timnas di bawah asuhan Patrick Kluivert? Apa saja yang harus dibenahi?Kita akan bincangkan hal ini bersama Manajer Timnas Sepak Bola Indonesia, Sumardji dan Pengamat Sepak Bola, Kesit B. Handoyo.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Situasi di Papua masih memprihatinkan karena warga sipil terus menjadi korban kekerasan. Jumat, 21 Maret lalu, serangan menargetkan sejumlah guru dan tenaga kesehatan (nakes). Menurut Kepala Pusat Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Candra Kurniawan sebanyak enam guru tewas dalam serangan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo.Ini bukan kali pertama serangan menyasar tenaga pendidik dan medis lantaran mereka dianggap sebagai agen intelijen alias mata-mata pemerintah. Pada Mei 2020, dua nakes ditembak di Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah saat hendak mengantar obat-obatan untuk menangani Covid-19. Setahun kemudian, dua guru di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah juga tewas ditembak. Berikutnya, pada Oktober 2023, lima nakes Puskesmas Distrik Amuma diserang saat mengatasi bencana kelaparan. Mengapa penyerangan terhadap warga sipil di Papua terus berulang? Bagaimana perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan seperti guru dan nakes di Papua? Apakah mungkin kekerasan di tanah Papua diakhiri? Bagaimana strateginya? Kita akan bincangkan hal ini bersama Kepala Komnas HAM RI Perwakilan di Tanah Papua, Frits Ramandey juga Pembela HAM Papua dan Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan Dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), Theo Hesegem.

Ancaman kekerasan masih membayangi jurnalis ketika menjalankan tugas untuk kepentingan publik. Yang teranyar, kantor Tempo diteror dengan kiriman kepala babi dan bangkai tikus. Salah satu jurnalisnya, FCR juga menjadi korban doxxing. Identitasnya disebarkan ke media sosial. Di Bandung, jurnalis Kompas, FRS, dianiaya saat meliput demonstrasi penolakan RUU TNI di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat pekan lalu. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat ada 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2024. Yang terbanyak adalah kasus kekerasan fisik dengan 20 kasus. Bentuk kekerasan lain berupa teror atau intimidasi, pelarangan liputan, ancaman, serangan digital, penuntutan hukum, kekerasan berbasis gender, perusakan alat liputan, hingga pembunuhan.Sedangkan pelaku kekerasan didominasi oleh polisi dengan 19 kasus. Pelaku lain meliputi anggota TNI, organisasi masyarakat, orang tak dikenal, aparat pemerintah, sampai perusahaan.Kasus-kasus tersebut jarang diusut sampai tuntas, sehingga minim efek jera. Padahal, pers, sebagai salah satu pilar demokrasi, butuh jaminan keamanan karena bekerja untuk kepentingan publik.Di kasus terbaru yakni teror terhadap Tempo, banyak muncul kecaman, tak terkecuali dari pejabat pemerintah dan DPR. Namun, belum tampak tindak lanjut berarti yang mengarah pada penanganan serius.Bagaimana mendesak aparat hukum mengusut dan mengadili pelaku teror? Bagaimana menuntut komitmen negara untuk melindungi pers dan jurnalis?Kita bincangkan bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Nany Afrida, serta Musisi dan Mantan Jurnalis Tempo Ananda Badudu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Meski digempur kritik publik, DPR tetap tancap gas mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang pada Kamis (20/03). Penolakan gencar disuarakan lewat unjuk rasa oleh kalangan mahasiswa, aktivis kemanusiaan, hingga masyarakat sipil. Massa tumpah ruah ke jalanan di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar. Sementara, di dunia maya #TolakRevisiUUTNI, #TolakDwifungsiABRI, hingga #PeringatanDarurat kembali memuncaki trending topic.Ada 3 pasal dalam perubahan UU TNI yang kontroversial yaitu pasal tentang tambahan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), pasal penambahan posisi jabatan publik yang bisa diisi TNI aktif dari menjadi 14, dan pasal terkait perpanjangan batas usia pensiun prajurit.Langkah apa yang bakal diambil masyarakat sipil menyikapi pengesahan UU TNI? Bagaimana dampak UU tersebut pada wajah demokrasi? Apakah berarti supremasi militer bakal menguat?Kita akan bincangkan hal ini bersama Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI Periode 2016-2022, Agus Widjojo dan Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Penghentian sementara atau trading halt saat IHSG rontok hingga 7 persen pada Selasa, 18 Maret lalu mengagetkan publik. Pasalnya, berkaca dari sejarah, tindakan ini hanya dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) di momen-momen krusial, yakni saat krisis moneter 1998, krisis 2008, dan pandemi Covid-19. Bergantian, para pejabat mulai dari pemerintah hingga DPR menyambangi BEI untuk meredakan gejolak pasar, dan memberikan pernyataan bernada menenangkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merilis aturan membolehkan emiten membeli kembali saham mereka (buyback) tanpa harus Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), demi memulihkan IHSG. Bursa pada Rabu, 19 Maret 2025 atau sehari setelah trading halt, memang ditutup menghijau, naik 1,42 persen.Goncangan kali ini, oleh banyak kalangan dianggap sebagai sinyal merosotnya kepercayaan pasar. Selain karena terimbas kebijakan Presiden AS Donald Trump, situasi di dalam negeri juga dinilai memperburuk. Di antaranya, keraguan terhadap proyek Danantara, kinerja jeblok APBN di awal tahun, isu mundur Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga polemik pengesahan RUU TNI. Gejolak di masyarakat berpotensi terus menguat dan membesar karena DPR berencana mengesahkan RUU TNI pada Kamis, 20 Maret 2025. Masyarakat sipil dan mahasiswa bakal turun ke jalan, menggelar aksi menolak pengesahan.Apakah nasib RUU TNI ini akan menentukan kondisi pasar? Bagaimana dampaknya jika IHSG terus anjlok ke situasi ekonomi dan masyarakat bawah? Apa saja langkah cepat yang harus diambil pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait? Bagaimana strategi investor menyikapi pasar yang tidak stabil?Kita bincangkan bersama Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Dipo Satria Ramli dan Co-founder Pasardana, Dr. Hans Kwee.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tiap jelang Lebaran, para pengusaha sering atau bahkan selalu kedatangan tamu, mengaku dari ormas yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR). Pekan ini, viral unggahan di media sosial, soal surat dari tiga ormas minta jatah THR ke sejumlah pemilik usaha di Sawangan, Depok, Jawa Barat.Dalihnya, demi menjaga keamanan jelang Lebaran. Dalam unggahan tersebut, terungkap bahwa kondisi itu sudah terjadi dua tahun berturut-turut.Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani mengakui praktik ormas minta jatah THR sudah berlangsung lama. Pelakunya pun tak hanya ormas, tetapi juga aparat. Kondisi ini sangat meresahkan dan memberatkan pengusaha di tengah kondisi ekonomi yang sulit.Fenomena ormas minta jatah THR terus berulang, meski selalu berulang juga janji penindakan tegas dari aparat. Polisi senantiasa mengimbau pengusaha berani melapor.Apakah banyak pengusaha yang mengadukan ormas yang meresahkan? Bagaimana pengusaha menyikapi ormas-ormas yang meminta THR? Apa dampaknya? Mengapa praktik ini terus berulang? Bisakah disetop?Kita bincangkan bersama Ketua Umum AKUMANDIRI, Hermawati Setyorinny dan Kriminolog FISIP UI, Adrianus Meliala.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pengusaha angkutan barang dan supir truk mengancam bakal mogok besar-besaran pada 20 dan 21 Maret 2025. Aksi ini untuk memprotes pembatasan pengoperasian angkutan barang di masa mudik Lebaran. Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sejumlah instansi di antaranya, Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian PU ini merugikan pelaku usaha. Pasalnya, durasi pembatasan dinilai terlalu lama, yakni 16 hari, mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Aturan ini dikecualikan bagi angkutan sejumlah barang, antara lain BBM/BBG, hantaran uang, ternak, keperluan bencana alam, hingga kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, dll.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beralasan durasi pembatasan ditambah karena adanya kebijakan bekerja dari mana saja atau Work Form Anywhere (WFA) bagi ASN. Ia mengaku siap berdialog tentang insentif bagi para pelaku usaha yang terdampak aturan. Bagaimana respons para pengusaha angkutan barang? Apakah bakal tetap mogok besar-besaran? Kerugian apa saja yang harus ditanggung pengusaha jika pembatasan diberlakukan? Apakah upaya pembatasan ini bakal efektif mengurangi kepadatan dan menjamin keselamatan selama mudik?Kita bincangkan bersama Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Rahardjo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, dan Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

DPR kian kencang dikritik karena ngotot melanjutkan pembahasan RUU TNI, terkesan terburu-buru dan tertutup. Gelagat ini tercium karena rapat Panitia Kerja RUU TNI pada Jumat lalu, digelar di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta. Rapat di hotel mewah juga disoal sebab tidak sejalan dengan efisiensi anggaran. Salah satu poin bahasan yang berkembang dalam rapat adalah jumlah kementerian/lembaga yang bisa diisi TNI aktif, bakal bertambah dari 10 menjadi 16. Gelagat wakil rakyat yang tidak transparan dan minim pelibatan publik ini mengundang respons keras dari masyarakat sipil. Sejumlah aktivis KontraS menggeruduk ruang rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont. Aksi ini berujung pelaporan ke polisi oleh satpam hotel berinisial RYR. Selain itu, kantor KontraS juga didatangi orang tak dikenal.Apakah pemolisian aktivis KontraS bentuk kriminalisasi? Mengapa RUU TNI terus menuai penolakan?Apa dampak yang paling kentara jika pasal-pasal kontroversial lolos diketok?Kita bincangkan bersama Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Muradi dan Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Akhirnya setelah hujan kritik, Kementerian Keuangan merilis APBN edisi Januari dan Februari 2025, dalam konferensi pers, pada Kamis (13/3). Padahal, biasanya, laporan APBN Kinerja dan Fakta atau APBN KiTa dipublikasikan di pekan kedua atau ketiga bulan berikutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani berdalih APBN Januari sengaja ditunda karena data keuangan negara di awal tahun masih sangat belum stabil, salah satunya terkait implementasi efisiensi anggaran. Keterlambatan ini bukan pertama kali di era Presiden Prabowo, sebelumnya juga terjadi saat edisi Oktober 2024, usai pelantikan. Padahal, transparansi merupakan hal esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari sisi kinerja, terungkap APBN tekor alias defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025. Dalam kurun empat tahun, ini defisit pertama di awal tahun. Kinerja pajak pun anjlok 30% per Februari 2025.Apa yang bisa dibaca dari molornya rilis APBN KiTa di era Prabowo? Bagaimana menilai kinerja APBN yang tekor? Apa yang harus segera dibenahi pemerintah? Masih relevankah target pertumbuhan ekonomi 8 persen?Kita bincangkan bersama Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Ruben Hutabarat dan Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Seruan penindakan tegas terhadap Kapolres Ngada nonaktif Fajar Widyadharma Lukman terus menguat. Ia diduga melakukan perbuatan keji, mencabuli tiga anak, memvideokannya, kemudian mengunggahnya ke situs porno Australia. Polda NTT menyebut sudah menemukan bukti permulaan yang cukup, tetapi belum menetapkan Fajar sebagai tersangka. Ia juga belum dicopot dari jabatannya.Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, melalui keterangannya kepada KBR, menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Terlebih pelakunya adalah aparat hukum, sehingga mestinya ditindak lebih tegas.Saban tahun, tiap 8 Maret, kita memperingati Hari Perempuan Sedunia. Namun, di sisi lain, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak perempuan terus terjadi. LSM Kontras mencatat polisi merupakan salah satu pelaku, yang kasusnya mencapai 18 kasus pada 2022. Bagaimana mendesak penindakan hukum yang tegas, adil, dan transparan atas kasus Kapolres Ngada? Apa dampak penanganan kasus ini terhadap upaya memutus rantai kekerasan terhadap anak? Bagaimana memastikan kehadiran negara dalam perlindungan anak?Kita bincangkan bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M. Choirul Anam.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sekolah Rakyat (SR) segera hadir pada Juli 2025 mendatang di 53 lokasi. Anggaran operasional tiap SR disiapkan Rp100 miliar. Program ini dikomandoi Kementerian Sosial untuk memutus rantai kemiskinan, dengan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kemensos sudah membentuk tim formatur Sekolah Rakyat yang melibatkan dua kampus, yakni Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Sejumlah daerah sudah menyatakan kesiapan membangun SR. Misalnya Kota Bekasi, Jawa Barat yang percaya diri meluncurkan Sekolah Rakyat pada Juli mendatang. Demikian juga dengan Pemprov Jawa Timur yang menyediakan 5 hektare lahan untuk SR. Jatim tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 3,9 juta jiwa berdasarkan data BPS per Maret 2024. Namun, hingga kini baru secuplik informasi yang diketahui tentang detail penyelenggaraan Sekolah Rakyat, misalnya, konsep SR yang bakal dibuat serupa sekolah asrama (boarding school) agar siswa lebih fokus belajar dan mendapat asupan gizi yang cukup. Mulai bermunculan pertanyaan di publik tentang implementasi SR. Ini tentu mengingatkan dengan Sekolah Rakyat di era kolonial. Apakah sama atau berbeda? Mengapa memilih nama Sekolah Rakyat? Bagaimana dengan kurikulumnya? Apa saja tantangan dan potensi dampak yang harus diwaspadai? Apakah SR merupakan solusi persoalan kemiskinan di negeri ini?Kita bincangkan bersama Tim Sekolah Rakyat Unesa dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Martadi dan Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Itje Chodidjah.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Banjir bandang di Jabodetabek yang kembali berulang, menguak kembali masalah yang tak kunjung terselesaikan, yakni penataan kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemerintah lagi-lagi menjanjikan penindakan tegas terhadap pelanggaran tata ruang yang menyebabkan degradasi lahan di daerah hulu.Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengeklaim sudah ancang-ancang melancarkan gugatan perdata ke sejumlah pihak yang dinilai menjadi pemicu banjir. Pemerintah juga menyegel puluhan bangunan hingga obyek wisata karena terindikasi melanggar tata ruang.Yang terbaru, pada Minggu, 9 Maret 2025 lalu, Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyegel empat vila, karena berada di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.Laporan KLH per Maret 2025 menyebut luas alih fungsi lahan di hulu Ciliwung sudah menembus 2.065 hektar. Angka itu setara 30 kali luas Kebun Raya Bogor. Akibatnya, air hujan yang turun di hulu tidak terserap tanah dan langsung meluncur deras ke sungai.Mengapa pelanggaran tata ruang terus dibiarkan? Apa terobosan pemerintah untuk menata kawasan Puncak?Kita bincangkan bersama Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Reny Windyawati, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Sudjatmiko, dan Pakar Sumber Daya Air Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Keputusan menunda pengangkatan Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2024, banjir protes. Tagar SaveCASN2024 selama berhari-hari menggema di media sosial merespons putusan ini.Ada juga petisi online yang dibuat peserta seleksi CPNS dan PPPK Tahap 1, bertajuk "Berikan Percepatan Pengangkatan CPNS & PPPK Tahap 1 2024". Hingga Minggu (09/03) malam, petisi itu pun telah ditandatangani lebih dari 71 ribu pengguna.Kabarnya, Senin, 10 Maret 2025, para CASN dan PPPK terdampak, bakal menggelar demonstrasi di Kementerian PAN-RB, DPR, dan Istana Negara, menolak penundaan.Semula, pengangkatan CASN dijadwalkan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025, sedangkan PPPK tahap 1 pada Februari 2025, disusul tahap 2 pada Juli 2025. Namun, usai rapat dengan Komisi II DPR, MenPAN-RB Rini Widyantini menunda pengangkatan CPNS menjadi serentak pada 1 Oktober 2025 dan PPPK pada 1 Maret 2026. Keputusan itu diklaim sebagai hasil kesepakatan dengan Komisi II DPR, tetapi kemudian dibantah oleh sejumlah anggotanya Komisi II.Gonjang-ganjing ini sangat merugikan para CASN dan PPPK, di antaranya mereka yang bekerja sebagai guru. Seperti apa dampak yang harus mereka tanggung akibat keputusan penundaan? Apakah penundaan ini bisa dibatalkan? Bagaimana memastikan hak-hak para CASN dan PPPK terpenuhi? Apa saja imbas penundaan terhadap pelayanan publik?Kita bincangkan bersama Ketua Dewan Pengurus P2G Serang dan Pembina Forum P1 Provinsi Banten Heti Kustrianingsih, Pengajar Departemen Manajemen & Kebijakan Publik Fisipol UGM Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P, dan M, Calon Guru CPNS.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali disorot publik usai beredarnya dokumen struktur kepengurusan Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. FOLU Net Sink merupakan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan. Yang bikin heboh adalah di dalam struktur kepengurusan, banyak nama politisi PSI, partai yang menaungi Raja Juli Antoni. Sebut saja Kokok Dirgantoro, Andy Budiman, Sigit Widodo, Furqan Amini Chaniago, dan Suci Mayang Sari. Mereka tersebar di berbagai divisi, misalnya, penegakan hukum, pengelolaan hutan lestari, konservasi, hingga peningkatan cadangan karbon. Masing-masing mendapat honor bulanan mulai dari Rp8 hingga 50 juta, yang diklaim bukan berasal dari APBN, tetapi dibiayai donor atau negara mitra. Apakah hal ini pantas dipandang sebagai bagi-bagi kue kekuasaan? Apa dampaknya bagi upaya pengendalian perubahan iklim? Bagaimana nasib target FOLU Net Sink 2030? Kita bincangkan bersama Guru Besar Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Prof Bambang Hero Saharjo dan Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program nomor wahid di pemerintahan Prabowo-Gibran. Berbagai upaya dilakukan untuk menopang pelaksanaan MBG, termasuk menghemat pos-pos anggaran lain demi mendanainya. Nah, awal pekan ini, Presiden Prabowo meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibiayai dengan dana desa, juga untuk menunjang MBG.Sebanyak 70 ribu Kopdes Merah Putih akan dibangun untuk menjadi penyalur bahan baku MBG. Harapannya, kehadiran Kopdes ampuh memangkas rantai distribusi yang selama ini merugikan produsen seperti petani dan konsumen. Kopdes juga diharapkan mampu mengungkit ekonomi desa. Apakah program baru ini bakal berjalan mulus dan bermanfaat? Apa saja potensi kendala dan dampaknya? Bagaimana nasib lembaga-lembaga lain yang sudah ada di desa, misalnya BUMDes? Bagaimana memaksimalkan Kopdes Merah Putih agar tak hanya jadi proyek sesaat?Kita bincangkan bersama Notaris, Pemerhati dan Penulis Buku Perkoperasian, Dr Dewi Tenty Septi Artiany dan juga Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

DPR berkukuh melanjutkan pembahasan Revisi UU TNI, meski kritik dari sejumlah pihak terus mengalir. Awal pekan ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambangi Komisi I dan Komisi III DPR RI untuk memberikan surat terbuka berisi desakan agar pembahasan RUU TNI disetop. Sebab, banyak pasal kontroversial seperti penambahan usia pensiun, TNI boleh berbisnis, hingga prajurit aktif mengisi jabatan sipil.Terkait yang disebut terakhir, Laboratorium Indonesia Emas 2045 (LAB 45) mengungkap ada sekitar 2.500 perwira TNI menduduki jabatan sipil di sejumlah Kementerian/Lembaga negara pada era Jokowi. Tradisi ini makin kental terasa di era Prabowo. Sejumlah perwira aktif seperti Mayor Teddy (Sekretaris Kabinet), Mayjen Novi Helmy (Kepala Bulog), dan Mayjen TNI Irham Waroihan (Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian) duduk manis di kursi pemerintahan.Sementara itu, Komisi I DPR berulang kali berkilah revisi UU TNI tidak akan mengembalikan dwifungsi militer, yang berlaku di masa Orba.Bagaimana mengkritisi dalih ini? Seberapa urgen RUU TNI sehingga harus masuk prolegnas prioritas 2025? Dampak buruk seperti apa yang harus diantisipasi jika RUU TNI disahkan?Kita bincangkan bersama Advokat Publik/ Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, dan Pakar Pertahanan dan Keamanan, Kusnanto Anggoro.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Area Jakarta dan sekitarnya masih menjadi langganan banjir, meski berulang kali ganti pemimpin. Janji-janji yang terlontar saat kampanye untuk menuntaskan masalah banjir, tak pernah terealisasi hingga masa jabatan berakhir. Pada Minggu, 2 Maret 2025, banjir bandang melanda kawasan Puncak, Bogor menyebabkan dua jembatan Kecamatan Cisarua, Jawa Barat, ambruk. Satu warga meninggal dunia dan ratusan rumah terendam banjir, berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat. Sejumlah wilayah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur juga terendam banjir kiriman dari Bogor, ditambah intensitas hujan yang tinggi, yang membuat kali Ciliwung meluap. Ratusan warga terpaksa mengungsi. Mengapa ritual banjir terus berulang? Padahal berbagai strategi dan kebijakan sudah dijajal pemerintah daerah maupun pusat. Sebut saja normalisasi sungai, naturalisasi sungai, pembangunan bendungan, sodetan Ciliwung, hingga tanggul laut raksasa. Apa yang salah? Adakah cara jitu untuk mengendalikan banjir di Jabodetabek?Kita bincangkan bersama Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia (UI) Dwinanti Rika Marthanty, dan Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang WALHI Sawung.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id