Pergantian pemerintahan menjadi momentum tepat untuk mengevaluasi kebijakan pendahulu, sebagai pijakan merumuskan arah kebijakan mendatang. Di sektor pendidikan, sistem zonasi PPDB layak masuk daftar awal evaluasi. Sejak digulirkan pada 2017, saban tahun, penerapan sistem zonasi diwarnai berbagai masalah, seperti migrasi domisili dan pungli. Semangatnya untuk memeratakan kualitas pendidikan, masih jauh panggang dari api, jika menilik realita di lapangan. Beberapa lembaga negara, di antaranya, KPK dan Ombudsman juga menaruh perhatian pada berbagai praktik penyimpangan dan kecurangan yang terjadi dalam implementasi sistem zonasi sekolah. Evaluasi mendalam penting dilakukan karena akan sangat menentukan kebijakan pendidikan ke depan. Inilah saat yang tepat bagi publik untuk memberikan kritik dan masukan ke pemerintah. Apalagi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, Abdul Mu'ti menyebut akan lebih banyak mendengar sebelum memutuskan. Apa saja poin-poin utama yang harus dievaluasi dari sistem zonasi? Apakah sistem ini layak dilanjutkan? Kita bincangkan bersama Pemerhati Pendidikan & Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Koesoema A. dan Sumardiansyah Perdana Kusuma, Wakil Sekjen PB Persatuan Guru Republik Indonesi (PGRI) sekaligus Ketua Dewan Eksekutif APKS PB PGRI. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id